Menitterkini.com,SINTANG-
Sebanyak 11 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, telah menjalani aktivasi pada Rabu (14/10/2026). Namun, operasional dapur tersebut masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Sintang, Tri Handoko Satrio Hadi, mengatakan 11 dapur yang diaktivasi terdiri dari dua dapur aglomerasi dan sembilan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dua dapur aglomerasi berada di Kecamatan Sepauk. Sementara sembilan dapur 3T tersebar di Kecamatan Ketungau Hilir sebanyak dua dapur, Dedai satu dapur, Kayen Hilir satu dapur, Kayen Hulu satu dapur, Ambalau dua dapur, dan Kelam Permai dua dapur.
“Untuk waktu operasional SPPG tersebut, kami masih menunggu keputusan dari pusat. Selama masa menunggu ini, dilakukan proses administrasi terlebih dahulu,” ujar Tri Hanoko.
Menurut Tri Hanoko, tantangan dalam pengembangan SPPG terutama berada di wilayah 3T yang memiliki keterbatasan akses transportasi. Salah satunya di Kecamatan Ambalau, yang masih mengandalkan jalur sungai untuk mobilitas dan pengangkutan logistik.
Kondisi musim kemarau turut menjadi perhatian karena debit air sungai yang berkurang berpotensi menghambat akses menuju wilayah tersebut.
“Terutama untuk dapur 3T di Kecamatan Ambalau, aksesnya menggunakan jalur air. Mengingat kondisi sekarang sedang kemarau, debit air sungai yang berkurang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi transportasi,” jelasnya.
Aktivasi 11 dapur tersebut menambah jumlah fasilitas SPPG yang telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di Kabupaten Sintang.
Sebelumnya, Sintang telah memiliki 10 dapur SPPG yang beroperasi di sejumlah kecamatan, yakni dua dapur di Kelam Permai, satu dapur di Sepauk, tiga dapur di Sungai Tebelian, dan empat dapur di Kecamatan Sintang. Dapur-dapur tersebut melayani sebanyak 23.218 penerima manfaat.
Dengan adanya aktivasi 11 dapur baru, pengembangan layanan SPPG di Sintang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk yang berada di wilayah dengan akses geografis terbatas.
Namun, realisasi operasional dapur baru tersebut masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat serta penyelesaian proses administrasi.
