Menitterkini.com, SINTANG –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Jumat (24/7/2026). Diruang rapat utama DPRD Sintang.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan didampingi Wakil Ketua II Yohanes Rumpak bersama unsur pimpinan DPRD, serta dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Forkopimda, instansi vertikal, kepala OPD, dan para tamu undangan.
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD yakni Fraksi NasDem, PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, Hanura, Golkar, Partai Bangsa Sejahtera, dan Amanat Persatuan menyampaikan pandangan umum. Secara prinsip, seluruh fraksi menerima laporan realisasi APBD 2026 dan Rancangan KUA-PPAS 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Meski menerima untuk dibahas lebih lanjut, seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Di antaranya percepatan penyerapan anggaran, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan sektor pertanian, hingga pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman.
Beberapa fraksi juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan pembangunan apabila tidak segera dipercepat. Selain itu, Fraksi Hanura secara khusus meminta pemerintah menjelaskan tingginya proporsi belanja pegawai yang diperkirakan mencapai sekitar 46 persen dari APBD serta strategi untuk menyesuaikannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Fraksi Demokrat dan Golkar mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, sementara Fraksi Partai Bangsa Sejahtera mengusulkan pembangunan jembatan di Kecamatan Sepauk. Fraksi NasDem mengusulkan peningkatan transportasi sungai di wilayah Serawai dan Ambalau, sedangkan Fraksi Amanat Persatuan meminta penjelasan terkait rendahnya realisasi sejumlah komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, berharap seluruh masukan yang disampaikan fraksi dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun jawaban bupati pada rapat paripurna berikutnya.
“Pandangan umum fraksi yang berupa saran dan pendapat merupakan hasil pembahasan masing-masing fraksi. Kami berharap seluruh masukan tersebut dapat dicermati dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan tanggapan dan jawaban bupati pada rapat paripurna selanjutnya,” kata Sandan.
Ia juga meminta seluruh fraksi menjadikan hasil pandangan umum tersebut sebagai bahan pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan perangkat daerah agar pembahasan APBD berlangsung komprehensif dan akuntabel.
“Kita berharap hasil kerja Badan Anggaran DPRD dapat komprehensif dan akuntabel sesuai asas tata kelola keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, serta taat pada peraturan perundang-undangan, sehingga sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik terus meningkat,” ujarnya.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, Wakil Ketua DPRD menutup rapat paripurna dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sidang yang telah mengikuti jalannya rapat dengan tertib.
