Menitterkini.com, SINTANG-
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melaksanakan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Resiliensi Fiskal dan Pendanaan Alternatif di Ruang Rapat Kolaborasi Bappeda Sintang, Selasa (28/4/2026).
FGD tersebut turut dihadiri perwakilan 11 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, anggota Badan Anggaran DPRD Sintang Rudy Andreas, serta NGO Pattiro.
Kartiyus menjelaskan, Kabupaten Sintang saat ini menghadapi kondisi fiskal yang cukup berat. Ia menyebut adanya pemotongan anggaran yang signifikan pada tahun 2026.
“Kabupaten Sintang mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar, kurang lebih sebesar Rp388 miliar. Kondisi ini berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan dan memaksa kita untuk lebih adaptif, cermat, serta strategis dalam mengelola sumber daya yang terbatas,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendekatan pembangunan yang bersifat “business as usual” tidak lagi relevan dalam situasi saat ini. Menurutnya, perlu langkah konkret untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.
“Kita harus memastikan belanja daerah semakin tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kita juga perlu membuka dan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan alternatif di luar APBD,” jelasnya.
Kartiyus juga mengapresiasi berbagai upaya kolaborasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui program seperti CSR Award dan Mitra Pembangunan Award. Namun, ia menilai kolaborasi tersebut perlu ditingkatkan agar lebih sistematis dan terintegrasi.
“Ke depan, kolaborasi harus kita dorong lebih terarah dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh,” katanya.
Ia pun mengingatkan seluruh OPD agar memastikan setiap program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
“Hindari fragmentasi kegiatan yang kurang berdampak. Bangun tata kelola yang transparan, berbasis data, dan terukur, sehingga setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi manfaat,” pesannya.
Selain itu, Kartiyus juga meminta OPD untuk mulai mengidentifikasi peluang pembiayaan dari berbagai sumber, seperti sektor swasta, filantropi, hingga kemitraan pembangunan.
“Tidak ada satu OPD pun yang dapat bekerja sendiri dalam situasi ini. Sinergi menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap hasil kajian dalam FGD tersebut tidak berhenti sebagai dokumen semata, melainkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sintang.
“Hasil FGD ini harus mampu menjadi pijakan dalam menyiasati keterbatasan fiskal tanpa mengorbankan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.
