Menitterkini.com, SINTANG-
Kerusakan ruas jalan Simpang SKPI menuju Desa Melayang Sari, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, kembali menjadi sorotan. Di tengah minimnya penanganan infrastruktur, para petani sawit terpaksa urunan dana ratusan juta rupiah demi menjaga akses ekonomi tetap hidup.
Ketua KUD Mitra Sawit Jaya Desa Melayang Sari, Yosef, SH mengatakan, selama ini ruas jalan tersebut masih bisa difungsikan berkat swadaya masyarakat dan petani sawit. Bahkan pada tahun 2025 saja, dana swadaya yang berhasil dikumpulkan mencapai lebih dari Rp900 juta untuk perawatan jalan.
Menurut Yosef, jika tidak ada gotong royong petani, maka aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman itu nyaris lumpuh total.
“Kalau tidak ada swadaya petani, hasil SDA kami berupa sawit tidak bisa dijual ke pabrik. Akses ke kabupaten juga terganggu. Orang mau berobat susah, belanja kebutuhan ekonomi juga terhambat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ruas jalan kabupaten sepanjang kurang lebih 20 kilometer yang menghubungkan Simpang SKPI SP1 menuju Desa Melayang Sari kini mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi tersebut membuat waktu tempuh menuju Simpang SKPI bisa mencapai 4,5 jam.
“Padahal kalau jalannya bagus tidak selama itu. Sekarang masyarakat harus berjibaku dengan jalan rusak setiap hari,” katanya.
Yosef mengungkapkan, swadaya masyarakat tidak hanya digunakan untuk menimbun dan merawat jalan. Pada 2023 lalu, masyarakat bahkan membangun jembatan box dengan biaya sekitar Rp300 juta.
“Termasuk ruas di depan SMP Negeri 4 Tebelian di Desa Melayang Sari itu juga hasil swadaya. Tahun 2023 kami pernah bangun box culvert sampai Rp300 juta,” ungkapnya.
Ia menambahkan, beban pemeliharaan jalan selama ini paling banyak ditanggung masyarakat Desa Melayang Sari dan Desa Rarai. Beberapa desa lain turut membantu, meski dengan kemampuan terbatas.
“Yang utama merawat Jalan SKPI itu Melayang Sari dengan Desa Rarai. Kadang dibantu Bonet Lama, Solam, Lebak Ubah dan desa lainnya,” jelas Yosef.
Jalur SKPI sendiri menjadi akses vital bagi sedikitnya sembilan desa, yakni Desa Bonet Lama, Desa Rarai, Desa Solam, Desa Lebak Ubah, Desa Melayang Sari, Desa Sarai, Desa Riam Kijang, Desa Penjernang Hulu dan Desa Penjernang.
Karena itu, Yosef berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat menjadikan ruas jalan tersebut sebagai prioritas pembangunan pada 2027 mendatang, terutama melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.
“Kalau hanya berharap APBD, kami juga paham kondisi keuangan daerah. Usulan Inpres jalan juga sudah diajukan lewat Bappeda. Tapi kami berharap ada perhatian serius. Kasihan petani kalau harus terus swadaya sampai 2045,” tegasnya.
Di tengah geliat perkebunan sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi desa, masyarakat berharap negara hadir bukan hanya menikmati hasil, tetapi juga membuka jalan bagi kehidupan yang lebih layak karena sejauh ini petani rutin iuran tiap bulannya untuk perawatan jalan.
