Menitterkini.com, SINTANG-
Aksi unjuk rasa masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Rakyat Seberang (PERANG) digelar di Kantor Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, dengan tuntutan utama percepatan pembangunan infrastruktur jembatan.
Koordinator lapangan aksi, Yadi, menyampaikan bahwa masyarakat mendesak agar jembatan Ketungau II segera difungsikan, meskipun dalam bentuk darurat.
“Hari ini kami melakukan aksi di kantor kecamatan. Kami menuntut agar jembatan Ketungau II segera fungsional. Minimal dibuatkan dulu titian untuk motor,” ujarnya. Pada Senin, (13/4/2026).
Ia menegaskan, pembangunan jembatan darurat menjadi prioritas utama karena selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya besar untuk penyeberangan.
“Kami sudah sangat menderita. Uang Rp100 ribu yang seharusnya bisa untuk kebutuhan rumah tangga, habis untuk biaya menyeberang,” keluhnya.
Selain itu, kondisi jembatan di lingkar Kota Merakai juga disebut sangat memprihatinkan dan membahayakan.
“Sudah ada tiga orang jatuh dari jembatan. Sampai sekarang belum ada perbaikan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, melalui sambungan video call menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah penanganan, termasuk pembangunan jembatan darurat.
Ia menyebut, pembangunan jembatan permanen belum dapat dilakukan secara cepat karena harus melalui kajian teknis dan prosedur yang berlaku.
“Ada kajian teknis, ada hal-hal yang mengkhawatirkan kalau dipaksakan. Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa tahapan dan SOP,” jelasnya.
Sebagai solusi sementara, pemerintah tengah mengupayakan pembangunan tangga jembatan darurat berbahan kayu yang dapat dilalui kendaraan roda dua.
“Kita minta dinas PU menghitung dulu panjang dan kemiringannya supaya tidak terlalu terjal. Setelah itu kita komunikasikan dengan perusahaan agar bisa berpartisipasi,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa komunikasi dengan pihak perusahaan sedang dilakukan untuk mempercepat realisasi pembangunan jembatan darurat tersebut.
“Paling tidak untuk motor bisa aman dulu. Ini yang sedang kita upayakan,” katanya.
Di sisi lain, ia meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi penyegelan kantor pemerintahan dan tetap mengedepankan komunikasi.
“Saya mohon tidak perlu ada penyegelan kantor camat. Komunikasi adalah kunci kita,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, pemerintah daerah memastikan pembangunan jembatan permanen tetap menjadi prioritas dan direncanakan masuk dalam program tahun anggaran mendatang.
“Untuk jembatan di Merakai, kita rencanakan masuk di perencanaan 2026 untuk kegiatan 2027,” ungkapnya.
Yadi meminta adanya bukti nyata progres pekerjaan, termasuk hasil desain awal dari dinas terkait.
“Kami minta gambar sebagai bukti awal bahwa pemerintah benar-benar bekerja. Supaya bisa kami sampaikan ke masyarakat,” ujar Yadi.
Ia juga berharap dalam waktu satu bulan ke depan jembatan darurat sudah dapat digunakan, sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu.
“Kami harap satu bulan ke depan sudah bisa dilewati. Ini kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan siapa-siapa,” pungkasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Sekcam Ketungau Tengah Markarius juga menyampaikan rencana koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Ketungau Tengah. Komunikasi awal akan dilakukan secepatnya, sembari menunggu rincian kebutuhan teknis dari hasil gambar.
“Nanti kami dengan Forkopimcam akan memanggil sementara pihak perusahaan yang ada di Ketungau Tengah ini. Kami akan komunikasi awal dulu, supaya bisa langsung menyampaikan kebutuhan yang diperlukan,” jelasnya.
