Menitterkini.com, SINTANG-
Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang masih memprihatinkan. Hingga akhir 2025, tingkat kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 13,13 persen atau sekitar 234,6 kilometer dari total panjang 1.787,96 kilometer.
Pemerintah Kabupaten Sintang pun dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mursalin mengakui belum mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terutama terkait kondisi jalan yang sebagian besar masih rusak, baik ringan maupun berat.
Dalam penjelasannya, pemerintah membagi kewenangan penanganan jalan berdasarkan statusnya. Untuk jalan nasional, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Di Sintang, ruas seperti Tebalian–batas Kota Sintang, Sintang–Simpang Nanga Silat, lintas Serawai, hingga Oevang Oeray masuk kategori ini.
Sementara itu, jalan berstatus provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Beberapa ruas di Sintang yang termasuk kategori ini di antaranya Ruas jalan Semubuk–Sintang sepanjang kurang lebih 56,25 kilometer. Semubuk-Sintang, Simpang Medang-Nanga Mau, Nanga Mau-Tebidah, Tebidah-Bunyau, Bunyau- Serawai.
“Selebihnya merupakan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan bupati,” jelas Mursalin.
Dengan kondisi keterbatasan anggaran dan panjangnya ruas jalan yang harus ditangani, pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari berbagai pihak.
Meski demikian, kabar baik datang dari intervensi pemerintah pusat yang dinilai cukup membantu dalam pembangunan infrastruktur jalan di Sintang. Diharapkan, ke depan semakin banyak ruas jalan yang meningkat statusnya dari rusak menjadi mantap.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.
“Dengan kondisi kemantapan jalan kita yang masih rendah, tentu kita berharap perusahaan juga bisa berkontribusi melalui CSR,” ujarnya.
Pemerintah optimistis, dengan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha, kondisi jalan di Sintang akan semakin membaik ke depan.
