Menitterkini.com, SINTANG-
Komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam menyukseskan program makan bergizi (MBG) semakin ditegaskan. Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, meminta agar pelaksanaan program di daerah benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, pelaku usaha dan tenaga kerja di daerah memiliki keterbatasan, baik dari sisi modal maupun sumber daya manusia (SDM), sehingga perlu mendapat perhatian khusus.
“Pelaku usaha lokal ini tidak bermodal besar. SDM kita juga terbatas. Karena itu, kami berharap mereka diberi kesempatan untuk terlibat dan berkembang,” ujar Bala. Pada Rabu,(1/4/2026) di My Home Hotel Lintas Melawi Sintang.
Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi prioritas, mulai dari pedagang kecil hingga tenaga kerja di lapangan.
“Kita ingin pelaku ekonomi itu orang daerah. Penjual sayur orang daerah, pekerja orang daerah, tenaga profesional juga orang daerah. Itu harapan kami,” tegasnya.
Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik di lapangan agar tidak menimbulkan konflik.
“Kalau ada masalah, komunikasikan dengan baik. Jangan dengan emosi. Kita cari solusi bersama,” tambahnya.
Sementara itu, dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN), Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Brigjen TNI Rudi Setiawan, menegaskan bahwa pelaksanaan program harus tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
Ia menyebutkan, hingga 1 April 2026, sebanyak 1.296 dapur telah ditutup di wilayah kerja III, termasuk 260 dapur di Kalimantan Barat, akibat tidak memenuhi standar operasional.
“Kami tidak menutup dapur secara sembarangan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, harus ditutup untuk perbaikan,” tegasnya.
Rudi juga memberikan peringatan keras terkait keamanan pangan. Ia menegaskan, tidak boleh ada toleransi terhadap potensi risiko kesehatan.
“Kalau ada satu saja yang terindikasi sampai masuk rumah sakit, langsung hentikan. Evaluasi dulu. Kalau sudah aman, baru dibuka kembali,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan masih adanya pelanggaran di lapangan, mulai dari menu yang tidak sesuai, makanan mentah, hingga pengelolaan dapur yang tidak standar.
“Baru satu hari berjalan sudah ada laporan menu berubah, makanan mentah, bahkan masih ada yang coba-coba tidak mengikuti aturan. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
BGN juga menegaskan bahwa program ini bukan untuk mencari keuntungan pribadi.
“Jangan berpikir ini jadi ladang uang. Ini program negara, menggunakan uang rakyat, jadi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Dalam hal pengawasan, BGN mengandalkan petugas khusus (SPPI) untuk menentukan kelayakan dapur. Jika tidak memenuhi standar, dapur tidak diizinkan beroperasi.
“Tidak ada kompromi. Kalau tidak layak, tidak boleh jalan,” tambahnya.
Rudi juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sekitar dalam operasional dapur, khususnya bagi warga dengan penghasilan rendah.
“Tenaga kerja harus dari sekitar dapur, terutama yang di bawah UMR. Ini bagian dari pemberdayaan ekonomi lokal,” ujarnya.
Baik pemerintah daerah maupun BGN sepakat, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, mitra, hingga masyarakat.
“Program ini untuk masa depan generasi kita menuju Indonesia Emas 2045. Jadi harus kita jaga bersama,” pungkasnya.
