Menitterkini.com, SINTANG-
Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Dialog Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sintang dengan tema “Memperkuat Persatuan dan Kesatuan di Tengah Keberagaman”, Kamis (13/11/2025), di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Bupati Sintang, Ketua FPK Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forkompimda, pimpinan OPD, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Batalyon 642 Kapuas, Ketua Pengadilan Agama, Rektor Universitas Kapuas, serta tokoh masyarakat, pimpinan ormas suku, etnis, dan budaya di Kabupaten Sintang.
Asisten I Setda Sintang Bidang Kesra, Herkulanus Roni, mewakili Bupati Sintang saat membuka kegiatan menyampaikan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Sintang.
“Sintang merupakan salah satu kabupaten yang dihuni masyarakat dari berbagai suku, etnis, dan bahasa. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan berjalan harmonis. Namun kita tidak boleh terlena dengan keharmonisan yang sudah terjaga,” kata Roni.
Ia menegaskan, era keterbukaan informasi saat ini membuat potensi disharmoni semakin besar karena banyaknya konten provokatif di media sosial yang bisa memicu gesekan sosial.
“Kepentingan berbagai kelompok dan sulitnya kondisi ekonomi masyarakat dapat memperbesar potensi terjadinya disharmoni. Karena itu, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) harus mengoptimalkan peran dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.
Roni juga mengapresiasi banyaknya ormas suku dan etnis di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberadaan ormas tersebut bisa menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
“Keberadaan organisasi suku dan etnis sangat penting. Ini memudahkan koordinasi dengan pemerintah, serta menjadi sarana pembinaan untuk memperkuat toleransi dan mencegah konflik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sintang, Kusnidar, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 59 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pembauran kebangsaan dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 200.1.2.5/396/KEP-KESBANGPOL/2023 tentang pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sintang periode 2023–2025.
Menurut Kusnidar, tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui dialog dan kerja sama, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai kebangsaan, gotong royong, dan toleransi.
“Kita ingin menciptakan integrasi sosial tanpa menghilangkan identitas suku dan budaya masing-masing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Manto, menyinggung soal dinamika politik dan sosial di wilayah Kapuas Raya yang kerap muncul dalam setiap momentum politik.
“Kapuas Raya ini sering jadi komoditas politik. Meskipun peluang menjadi provinsi baru masih tertutup, saya yakin suatu saat akan terbuka. Mungkin menjelang pemilu berikutnya, ketika ada kepentingan politik pemerintah pusat,” ujarnya.
Manto juga menilai Kabupaten Sintang memiliki masyarakat yang sangat heterogen dan mampu menjaga keharmonisan di tengah perbedaan.
“Sintang ini bisa jadi role model bagi daerah lain. Dinamikanya luar biasa tapi tetap konstruktif. Ini berkat peran tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah yang menjaga ritme kebersamaan,” tutur Manto.
Ia berharap ke depan Kabupaten Sintang semakin maju, terutama dengan adanya pembangunan Jalan Trans Kalimantan lintas utara yang diyakini akan membuka konektivitas hingga ke wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Saya optimistis transportasi lintas utara Kalimantan ini akan menjadi kunci kemajuan wilayah. Meski sekarang masih terkendala finansial, tapi suatu saat akan terwujud,” pungkasnya.
