Menitterkini.com, SINTANG-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mulai menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 dengan membentuk panitia khusus (pansus).
Langkah tersebut dilakukan usai DPRD mendengarkan langsung laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 disampaikan oleh Gregorius Herkulanus Bala dalam rapat paripurna.
“Kita sudah mendengarkan laporan LKPJ Bupati untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Hari ini juga akan kita tindaklanjuti dengan pembentukan pansus,” ujar salah satu anggota DPRD.
Pansus yang dibentuk nantinya akan bekerja melakukan analisis menyeluruh terhadap capaian pembangunan selama tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi serta masukan bagi perbaikan pembangunan di tahun berikutnya, termasuk tahun 2026.
Namun demikian, DPRD menyoroti masih adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan, salah satunya terkait keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita tahu ada masalah dengan dana transfer daerah yang berkurang. Ini tentu berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan visi dan misi bupati dan wakil bupati, terutama dalam pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi capaian program prioritas daerah. Oleh karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan alternatif.
“Kita harapkan PAD bisa meningkat. Ini nanti akan kita evaluasi, apakah sudah ada strategi yang tepat atau belum, dan kita akan memberikan saran kepada kepala daerah,” katanya.
Selain persoalan fiskal, DPRD juga menyoroti masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sintang. Menurutnya, peningkatan IPM memerlukan perbaikan menyeluruh di berbagai sektor, terutama pendidikan dan kesehatan.
“Kita lihat IPM masih rendah. Padahal komponen di dalamnya seperti pendidikan dan kesehatan sangat krusial dan membutuhkan perhatian serius,” ujarnya.
Di lapangan, DPRD masih menemukan berbagai persoalan mendasar, seperti rendahnya kesejahteraan tenaga honorer hingga keterbatasan sarana layanan kesehatan dasar.
“Kita masih menemukan guru honorer dengan gaji sekitar Rp500 ribu. Bahkan, di beberapa posyandu masih kekurangan alat dasar seperti timbangan bayi,” ungkapnya.
Padahal, fasilitas tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan IPM.
DPRD pun berharap pansus dapat bekerja secara maksimal dalam mengkaji seluruh permasalahan tersebut, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
“Kita berharap pansus bekerja optimal. Dari situ nanti kita akan memberikan saran dan masukan kepada bupati dan wakil bupati agar pembangunan ke depan bisa lebih maksimal,” pungkasnya.
