SINTANG | MenitTerkini.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kartiyus, meminta anggaran sekitar Rp10 miliar dari bantuan Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana pemadaman.
Menurut Kartiyus, anggaran tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk memperkuat peralatan penanggulangan karhutla agar dapat digunakan secara berkelanjutan, termasuk untuk menghadapi kebakaran pada tahun-tahun mendatang.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran tidak boleh didominasi kebutuhan nonfisik, seperti bahan bakar minyak (BBM), makan dan minum, serta insentif petugas.
“Makanya saya harapkan dana itu tidak habis untuk nonfisik. Kita belikan pengadaan mobil, selang, dan peralatan lainnya. Mumpung ada anggaran, kita manfaatkan untuk pengadaan sarana pemadaman agar tahun-tahun berikutnya kita masih punya alat untuk membantu pemadaman,” ujar Kartiyus, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pengelolaan anggaran tersebut hanya dapat dilakukan melalui tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Dinas Kesehatan.
Untuk BPBD dan Damkar, pengadaan kendaraan operasional menjadi salah satu prioritas. Sarana yang dibutuhkan antara lain mobil tangki air, mobil pemadam kebakaran, selang, serta kendaraan trail untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses.
Sementara itu, Dinas Kesehatan akan mendukung kebutuhan kesehatan dalam penanganan karhutla, termasuk penyediaan vitamin bagi petugas yang terlibat di lapangan.
Kartiyus menambahkan, personel TNI dan Polri yang membantu pemadaman tetap mendapat dukungan operasional melalui BPBD, seperti BBM, makan dan minum, serta insentif petugas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pembagian anggaran ini mengikuti petunjuk yang ada. Pengelolaannya hanya melalui tiga OPD tersebut,” jelasnya.
Ganjil-Genap Pertalite Diharapkan Efektif
Selain penanganan karhutla, Kartiyus turut menyinggung pemberlakuan kembali kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite melalui sistem ganjil-genap di Kabupaten Sintang sejak 18 Oktober 2026.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat membantu mengendalikan antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), meskipun persoalan keterbatasan pasokan BBM masih menjadi tantangan.
Menurut Kartiyus, salah satu kendala distribusi BBM ke Sintang adalah kondisi sungai yang terdampak musim kemarau. Rendahnya permukaan air menyebabkan ponton pengangkut BBM belum dapat masuk secara optimal melalui Sungai Kapuas.
Akibatnya, pasokan BBM masih bergantung pada pengangkutan menggunakan mobil tangki dari Pontianak dengan jumlah armada yang terbatas.
“Kita berharap mudah-mudahan segera turun hujan. Kalau sungai sudah pasang dan ponton bisa masuk, pasokan minyak akan lebih aman,” ujarnya.
Kartiyus mengakui, penerapan sistem ganjil-genap sejauh ini cukup membantu mengurangi antrean kendaraan di SPBU. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan selama pasokan BBM masih terbatas. (red)
