Menitterkini.com, SINTANG-
Pemerintah Kabupaten Sintang mulai memetakan dampak kemarau panjang yang terjadi di sejumlah wilayah. Mitigasi tidak hanya menyasar persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga ancaman kekeringan, krisis air bersih hingga terganggunya transportasi sungai.
Bupati Sintang Gregorius Herkulanas Bala meminta jajaran pemerintah daerah mempercepat pemetaan wilayah yang rawan kekurangan air, terdampak karhutla, serta mengalami gangguan produktivitas pertanian akibat kemarau.
Menurut Bupati, ketersediaan sumber air menjadi persoalan penting yang harus diantisipasi, terutama di wilayah yang jauh dari sungai.
“Kalau ada kolam tetapi tidak ada listriknya, bisa menggunakan tenaga surya. Kalau ada anggaran, itu bisa dibangun. Prioritaskan untuk tempat-tempat yang jauh dari sungai,” ujar Bupati dalam rapat koordinasi bersama jajaran OPD.
Ia menilai solusi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan sumber air alternatif bagi masyarakat maupun kebutuhan pertanian.
Gagal Panen Harus Cepat Diidentifikasi
Bupati juga meminta Dinas Ketahanan Pangan segera mengidentifikasi wilayah yang mulai menunjukkan tanda-tanda gagal panen atau mengalami penurunan produktivitas.
“Kalau ada desa atau wilayah yang sudah bekerja, tetapi ada wilayah yang irigasinya gagal, terjadi gagal panen atau produktivitasnya kurang, segera diidentifikasi dan segera kita koordinasikan,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny mengatakan, sejumlah wilayah perhuluan seperti Kecamatan Ambalau dan Kayan Hulu menjadi perhatian serius. Sebab, masyarakat di wilayah tersebut masih banyak mengandalkan transportasi air karena belum memiliki akses transportasi darat yang memadai.
“Ini bukan masalah karhutla, tapi masalah kemaraunya. Akibat kemarau yang cukup panjang, beberapa jalur transportasi air memang tidak memungkinkan untuk dilalui,” ujarnya usai mengikuti rapat mitigasi dampak kemarau di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa, (15/9/2026).
Menurutnya, kondisi serupa juga berpotensi terjadi pada ketersediaan air bersih. Sejumlah desa di wilayah perhuluan belum memiliki sumber air yang memadai.
Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah antisipasi agar ketika kondisi semakin parah, bantuan dapat segera disalurkan ke wilayah terdampak.
“Kita mau mitigasi seperti apa nanti kondisinya, sehingga pemerintah ini sudah punya langkah-langkah. Kalau memang nanti ini terjadi, apa yang kemudian bisa kita lakukan, bantuan atau segala macam bentuk pencegahan lain yang kita bisa bantu untuk daerah-daerah tersebut,” katanya.
Petakan Wilayah Rawan
Wakil Bupati juga mengakui persoalan kekeringan, banjir dan karhutla merupakan siklus yang berulang di Kabupaten Sintang.
“Kalau hujan kita banjir, kemudian kalau kemarau kita karhutla dan masalah kekeringan dan lain-lain. Nah ini yang kemudian coba pelan-pelan kita petakan,” jelasnya.
Pemkab Sintang bersama Bappeda kini tengah membahas pemetaan wilayah sebagai dasar perencanaan jangka panjang. Pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi data yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah pada masa mendatang.
Salah satu yang akan dipetakan adalah luasan lahan gambut di Kabupaten Sintang. Pemetaan akan memanfaatkan data satelit dan diperkuat dengan data drone di masing-masing kecamatan.
Langkah tersebut dinilai penting karena kawasan gambut menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran berulang saat musim kemarau.
“Kalau terjadi di tahun depan kebakaran di situ, sudah ada sumber airnya yang bisa kita gunakan untuk teman-teman pemadam untuk mensterilkan area-area tersebut,” katanya.
Tambah Delapan Water Tanker
Untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah rawan gambut, Pemkab Sintang juga menyiapkan penambahan delapan titik water tanker di wilayah Sintang Kota melalui APBD Perubahan.
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian di antaranya Rawa Mambo, Tiguna, Mengkurai serta beberapa kelurahan dan desa di sekitar Sintang Kota.
Penyediaan sumber air tersebut diharapkan memangkas waktu petugas pemadam saat melakukan penanganan karhutla.
Selama ini, petugas Damkar, BPBD, Manggala Agni dan unsur terkait kerap menghadapi kendala karena lokasi kebakaran jauh dari sumber air.
“Tidak seperti hari ini, misalnya ada kebakaran di satu lokasi, tapi kemudian sumber airnya tidak ada. Sehingga teman-teman Damkar, BPBD atau Manggala Agni bolak-balik mengambil air cukup jauh, wilayahnya sudah tersebar ke mana-mana,” ujarnya.
Selain mitigasi kekeringan dan karhutla, Pemkab Sintang juga tengah mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mengurangi pola pertanian dengan cara membakar.
Pemkab berencana menganggarkan satu ekskavator kecil jenis PC 60 untuk masing-masing kecamatan, sementara Kecamatan Serawai dan Ambalau diusulkan mendapatkan ekskavator berukuran lebih besar karena kebutuhan pembukaan dan perbaikan akses jalan.
Pengelolaan alat tersebut nantinya tidak langsung diserahkan kepada kelompok tani, melainkan melalui Brigade Alsintan.
Brigade ini akan mengatur pemanfaatan alat pertanian agar dapat digunakan secara maksimal oleh gabungan kelompok tani di masing-masing kecamatan.
“Brigade Alsintan ini bukan dibentuk untuk mencari keuntungan atau penambahan PAD. Tujuan awalnya hanya untuk memanajemen alat,” tegasnya.
Biaya yang dibebankan kepada kelompok tani nantinya hanya berkaitan dengan kebutuhan operasional, seperti operator, servis, oli, perawatan dan penyusutan alat. Sementara biaya mobilisasi alat akan diupayakan ditanggung kelompok atau pihak yang menggunakan alat tersebut.
