Menitterkini.com, SINTANG-
Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sintang kembali disorot tajam. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, secara terbuka mengaku kecewa berat atas rendahnya realisasi APBD Tahun 2025 yang hanya mencapai 81,59 persen berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per 31 Desember 2025.
Kekecewaan itu diluapkan Kartiyus saat memberikan pengarahan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, Penyerahan DPA Tahun 2026, dan Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Rabu (14/1/2026), di Pendopo Bupati Sintang.
Di hadapan Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, para kepala OPD, staf ahli, camat, lurah hingga pejabat struktural se-Kabupaten Sintang, Kartiyus tanpa tedeng aling-aling menyebut rendahnya serapan belanja menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menembus Rp200 miliar.
“Realisasi belanja kita jauh dari harapan. Idealnya minimal 90 persen. Kalau seperti ini, bagaimana mau minta tambahan anggaran ke pusat? Uang yang ada saja tidak mampu kita habiskan,” tegas Kartiyus dengan nada kesal.
Ia menyoroti masih adanya hampir 20 persen anggaran yang mengendap dan tidak terserap oleh OPD. Kondisi itu, menurutnya, menjadi catatan kelam pengelolaan keuangan daerah tahun 2025.
Lebih tajam lagi, Kartiyus menyindir OPD yang kerap mengeluhkan keterbatasan anggaran, namun justru gagal menyerapnya.
“Saya heran, ada OPD yang ngeluh anggaran kecil. Anggaran kecil pun tidak bisa dihabiskan. Jangan sampai 2026 terulang. Kalau perlu, SILPA Pemkab Sintang itu nol persen. Artinya penyerapan kita bagus,” sindirnya.
Meski serapan anggaran dinilai mengecewakan, Kartiyus menyebut Pemkab Sintang sejatinya masih mampu menghasilkan sejumlah capaian pembangunan. Di antaranya peningkatan jalan sepanjang 6,6 kilometer, pembangunan dan rehabilitasi 113 unit jembatan, peningkatan jalan permukiman 55,81 kilometer, pembangunan 1.342 sambungan rumah air bersih, 400 unit sanitasi, pembangunan dan rehabilitasi 41 gedung, 236 sarana pendidikan, serta 124 sarana kesehatan.
Namun, capaian fisik itu dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran yang tidak terserap. Kartiyus pun membeberkan sederet persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun.
“Keterlambatan administrasi, standar harga satuan terlambat ditetapkan, proses lelang molor, perencanaan teknis lemah hingga berdampak pada output. Informasi pelaksanaan kegiatan juga belum optimal,” ungkapnya.
Tak berhenti di situ, Kartiyus juga menilai banyak OPD belum serius melakukan evaluasi internal.
“Saya belum melihat OPD melakukan evaluasi, monitoring, dan pengendalian kegiatan secara serius. Koordinasi dengan pengawas internal dan eksternal lemah, dukungan data teknis minim, dan input data SIPD masih bermasalah, terutama belanja BLUD,” pungkasnya.
Pernyataan keras Sekda Sintang itu menjadi sinyal peringatan bagi seluruh OPD agar tidak lagi main aman dalam pengelolaan anggaran. Tahun 2026, pembenahan kinerja dan disiplin perencanaan disebut menjadi harga mati.
