BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

Menitterkini.com, CIMAHI –

Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Tingkat II Dustira cukup tinggi.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat 975 pasien peserta JKN menjalani layanan cathlab di rumah sakit tersebut.

Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi mengatakan, pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk untuk penyakit jantung dan layanan pendukungnya.

“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara konsisten.

Tidak hanya cepat dan tepat, pelayanan juga harus aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.

BPJS Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

Di sisi lain, BPJS Kesehatan mendorong transformasi pelayanan jantung dalam Program JKN melalui pendekatan Value-Based Health Care.

Pendekatan tersebut menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, transformasi pelayanan diperlukan untuk menjawab tantangan meningkatnya biaya kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal.

“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” terang Pujo.

Ia mengatakan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program JKN karena tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan.

Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko,” jelasnya.

Pujo menyebut penguatan di tingkat FKTP dapat dilakukan melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta yang memiliki risiko tinggi.

Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada proses, tetapi juga hasil yang diterima pasien.

Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), hingga staged revascularization.

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.

Kodam III Siliwangi Dukung Upaya Preventif

Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso mengatakan, pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi.

Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN.

Karena itu, menurut dia, upaya promotif dan preventif perlu terus diperkuat, termasuk dengan mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.

Ia juga mendorong Program JKN terus meningkatkan efisiensi melalui pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome.

Exit mobile version