Menitterkini.com, SINTANG-
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat.
Kepala DKPP Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengatakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok.
“Gerakan Pangan Murah tetap kita laksanakan. Kemarin kegiatan juga sudah selesai dilaksanakan di PTG dan ke depan akan terus dilakukan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional,” ujarnya Pada Jumat,(12/6/2026).
Menurut Lili, komoditas utama yang disiapkan dalam GPM adalah beras dan minyak goreng, mengingat kedua bahan pokok tersebut menjadi kebutuhan masyarakat yang paling banyak mengalami kenaikan harga.
Selain itu, DKPP juga menggandeng peternak lokal untuk menyediakan telur dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Biasanya yang kita siapkan beras, minyak goreng, kemudian bekerja sama dengan peternak untuk menjual telur dengan harga lebih murah,” katanya.
Di sisi lain, DKPP juga mengawal penyaluran bantuan pangan pemerintah yang merupakan program nasional dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog.
Bantuan yang disalurkan berupa paket pangan berisi 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng untuk setiap keluarga penerima manfaat yang datanya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Targetnya pada 30 Juni seluruh bantuan pangan sudah terealisasi 100 persen di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang,” jelas Lili.
Meski pelaksanaannya dilakukan oleh Bulog dan pihak transporter hingga ke titik distribusi di desa-desa, DKPP tetap melakukan pendampingan dan pengawasan guna memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai ketentuan.
“Kami tetap melakukan monitoring karena ini merupakan program pemerintah pusat. Semua proses pelaporan juga langsung terhubung ke pusat melalui sistem digital,” ujarnya.
Lili mengakui terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait kondisi geografis dan cuaca. Beberapa wilayah sempat mengalami keterlambatan distribusi akibat banjir dan akses transportasi yang sulit.
“Seperti di Kayan Hilir sempat terkendala banjir, kemudian daerah Serawai karena jaraknya jauh dan sebagian masyarakat bekerja di kebun atau hutan sehingga pembagian bantuan membutuhkan waktu lebih lama,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan kendala tersebut tidak berdampak signifikan terhadap target penyaluran bantuan pangan secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Lili menegaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi tantangan tersendiri, terutama apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak yang berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai komoditas pangan.
“Kalau harga BBM naik tentu akan berpengaruh pada inflasi. Karena itu kita terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui berbagai program yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, DKPP juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan lembaga lainnya, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sementara itu, sejumlah komoditas perikanan juga menunjukkan tren kenaikan harga. Lili menyebut harga ikan nila di tingkat pembudidaya saat ini berkisar Rp70 ribu hingga Rp75 ribu per kilogram, sedangkan harga ikan lele di Kabupaten Sintang masih relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Kalimantan Barat.
“Untuk lele, harga di Sintang masih sekitar Rp27.500 per kilogram di tingkat pembudidaya, sementara di beberapa daerah lain sudah mencapai Rp35 ribu. Ini menjadi perhatian kita agar pasokan tetap terjaga dan harga tetap stabil,” pungkasnya.
