Menitterkini.com, SINTANG-
Dalam kunjungan kerja Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Lasarus, ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Senin (6/10/2025), malam di Pendopo Rumah Jabatan Dinas Bupati Sintang.
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala memaparkan berbagai kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah secara komprehensif. Kunjungan ini dinilai sebagai momentum penting dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar yang selama ini masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Kabupaten Sintang yang memiliki 14 kecamatan, 391 desa, dan 16 kelurahan, dengan luas wilayah mencapai 21.365 kilometer persegi, menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan fiskal yang cukup kompleks. Dengan jumlah penduduk 457.204 jiwa dan kepadatan 20,76 jiwa per kilometer persegi, akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik masih belum merata.
“Sebagian besar jalan kabupaten mengalami kerusakan berat. Ruas Simpang Nanga Bugau – Pintas Keladan sepanjang 13,1 km rusak total, dan kondisi ini menghambat konektivitas antarkecamatan,” ujar Bupati Gregorius dalam paparannya.
Ia juga menyampaikan berbagai usulan penanganan infrastruktur, termasuk rekonstruksi jalan-jalan strategis, pembangunan dan perbaikan jembatan, serta penanganan kemacetan di kawasan Tugu Jam. Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan trotoar di Jalan Lintas Melawi, sebagai ikon utama kota Sintang yang saat ini belum memiliki fasilitas pedestrian yang layak.
Dukung Intervensi Pemerintah Pusat
Menanggapi kunjungan Ketua Komisi V DPR RI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat terhadap kondisi di daerah.
“Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Sintang sangat berbesar hati atas kedatangan Bapak Lasarus selaku Ketua Komisi V DPR RI. Kunjungan ini menjadi momentum penting karena banyak kebutuhan pembangunan yang tidak bisa ditangani hanya dengan APBD Sintang. Diperlukan intervensi nyata dari pusat,” ujar Kurniawan.
Ia menambahkan, sebagai putra daerah asal Sintang, Lasarus diharapkan dapat menjadi penghubung aspirasi strategis daerah dengan kementerian dan lembaga di tingkat nasional, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan berskala besar.
“Kami berharap penanganan kemacetan di Tugu Jam dan pembangunan trotoar di Lintas Melawi dapat menjadi perhatian serius dari beliau. Selain itu, intervensi penyediaan air bersih melalui pengembangan infrastruktur PDAM juga menjadi salah satu usulan utama yang kami sampaikan,” tambahnya.
Fokus Pembangunan dan Usulan Prioritas
Pemerintah Kabupaten Sintang mengajukan sejumlah usulan strategis, di antaranya peningkatan status jalan provinsi dan kabupaten menjadi jalan nasional, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Kelik di perbatasan Indonesia–Malaysia, serta revitalisasi kawasan eks transmigrasi yang selama ini belum tersentuh pembangunan memadai.
Di bidang kesehatan, perhatian juga diarahkan pada pengembangan RSUD A.M. Djoen, rumah sakit rujukan regional, yang membutuhkan pembangunan gedung-gedung penunjang seperti rawat inap, farmasi, kemoterapi, hingga MRI, dengan total anggaran yang diusulkan lebih dari Rp 52 miliar.
Sementara itu, cakupan air bersih baru menjangkau 51,13 persen wilayah, sanitasi layak 68,56 persen, dan angka stunting berada di 22,4 persen. Pemerintah daerah menyebut, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya air bersih, sangat membutuhkan dukungan pendanaan dari APBN.
Harapan pada Visi Pembangunan 2025–2029
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang juga menyampaikan visi pembangunan daerah untuk periode 2025–2029, yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas, dan berkelanjutan.”
Visi tersebut ditopang oleh empat misi utama:
1. Peningkatan infrastruktur dasar berbasis tata ruang dan konektivitas wilayah.
2. Pemerataan ekonomi melalui investasi, pengembangan produk lokal, serta stabilisasi inflasi dan ketersediaan pangan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
4. Penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan bencana, sebagai fondasi menuju pembangunan ekonomi hijau.
Dengan dukungan legislatif pusat, pemerintah daerah berharap aspirasi pembangunan Kabupaten Sintang dapat dikawal secara berkelanjutan demi mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
