Petani Sawit Sintang Desak 9 Tuntutan, Minta Tata Niaga Transparan dan Kemitraan Jelas

Menitterkini.com, SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang mempertemukan petani kelapa sawit dengan sejumlah perusahaan dan pengelola pabrik kelapa sawit (PKS) untuk membahas persoalan harga, kuota, antrean hingga akses kemitraan, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang itu dipimpin Bupati Gregorius Herkulanus Bala bersama Wakil Bupati Florensius Ronny dan Kepala Kesbangpol Abdul Syufriadi. Forum tersebut menjadi ruang bagi petani menyampaikan sembilan tuntutan sekaligus meminta perbaikan tata niaga sawit yang lebih adil dan transparan.

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala berharap aspirasi petani dapat ditanggapi secara terbuka oleh perusahaan, sehingga persoalan yang ada bisa diselesaikan melalui kesepakatan realistis tanpa mengabaikan kondisi kedua belah pihak.

Ia mengingatkan, penyelesaian tuntutan harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tidak berdampak pada operasional pabrik dan keberlangsungan usaha.

Sementara itu, perwakilan perusahaan mengakui kondisi yang dihadapi saat ini cukup sulit. Perusahaan mengaku telah berupaya maksimal menyesuaikan operasional dengan situasi di lapangan dan berharap kondisi segera kembali normal.

Namun, dalam pertemuan tersebut belum ada jawaban spesifik terkait kesanggupan memenuhi tuntutan harga TBS Rp3.000 per kilogram, persoalan kuota maupun revisi SPK.

Ketua Forum Petani Sawit Kabupaten Sintang, Markus Jembari, menegaskan sembilan tuntutan yang disampaikan bukan persoalan baru, melainkan menyangkut regulasi dan tata kelola perkebunan yang harus dijalankan secara adil.

Ia mendesak pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk mengawal dan mengevaluasi kesepakatan, terutama terkait harga TBS, antrean, kuota pembelian serta mekanisme tata niaga sawit.

“Harapan kami, hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti. Dari sembilan poin yang disampaikan, jangan lagi ditunda-tunda. Dengan adanya wacana pembentukan Satgas, hal-hal yang sudah disepakati bisa dievaluasi, mulai dari harga, antrean, kuota dan segala macam. Biar tata niaga sawit di Sintang benar-benar terbuka dan transparan,” tegas Markus.

Ia menilai persoalan tata niaga sawit bukan sekadar bisnis perusahaan, tetapi menyangkut penghidupan petani yang bergantung pada hasil kebun.

Petani, lanjutnya, memahami mekanisme penetapan harga berdasarkan regulasi gubernur, termasuk perbedaan petani mitra dan mandiri. Namun, masalahnya adalah akses kemitraan yang dinilai masih sulit bagi petani yang memenuhi persyaratan.

Markus berharap kemitraan tidak hanya formalitas, tetapi memberikan kepastian harga, akses pembelian dan kuota, pembinaan, pelatihan hingga pendampingan kualitas buah.

“Kami serius, Pak. Kami meminta konsep kemitraan karena kami punya kebun, ada titik koordinat kebun, ada sertifikasi buah. Kami bukan meminta SPK atau DO, tetapi kebun kami memang ada dan kami ingin kemitraan yang jelas,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *