MenitTerkini.com, SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan data 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Sintang tercatat sebesar 7,93 persen.
Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut turun menjadi 6,53 persen pada 2029 dan 6,1 persen pada 2030.
Komitmen itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (High Level Meeting/HLM) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis (5/11/2026).
Dalam laporan kegiatan yang disampaikan Kepala Bappeda Sintang Kurniawan A., dijelaskan bahwa HLM menjadi wadah koordinasi, sinergi dan kolaborasi pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 150 peserta dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten, instansi vertikal, BUMD, perbankan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, NGO, hingga pihak swasta.
Forum ini juga menjadi momentum peluncuran Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2026–2030 serta penyerahan bantuan secara simbolis melalui Program PUSAKA (Pemberdayaan Usaha Keluarga Harapan).
Program PUSAKA merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala dalam arahannya menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Ia meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mempertajam fokus dan sasaran program, memperluas cakupan anggaran, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Bupati juga menekankan empat strategi utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan pendapatan melalui kesempatan kerja, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, serta memperkuat sinergi kebijakan dan program.
Secara khusus, Bala meminta para camat memastikan validitas data kemiskinan di wilayah masing-masing agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Data yang valid adalah fondasi utama agar seluruh program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Bala mengakui keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat seluruh program tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Karena itu, ia mendorong keterlibatan pihak swasta dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menangani persoalan kemiskinan.
Melalui penguatan data, kolaborasi lintas sektor dan program pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Sintang berharap target penurunan kemiskinan dapat tercapai sehingga masyarakat semakin maju, mandiri dan sejahtera.
