Menitterkini.com, SINTANG-
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gemawan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Memperkuat Ketahanan Masyarakat Melalui Pembangunan yang Responsif Gender dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim di Sintang,” pada Kamis (11/6/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Botani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Sintang tersebut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi non-pemerintah (NGO), serta kelompok tani perempuan dari sejumlah desa di Kabupaten Sintang.
FGD menghadirkan tiga narasumber dari instansi pemerintah daerah, yaitu Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas TPH Kabupaten Sintang.
Dalam pemaparannya, DKBP3A membahas situasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan krisis iklim. Sementara itu, Bappeda memaparkan kebijakan dan sistem informasi iklim serta sejauh mana menjangkau perempuan. Adapun Dinas TPH membahas ketahanan pangan di tengah krisis iklim dengan memperkuat peran perempuan petani dalam kebijakan pertanian yang responsif gender.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sintang, Dedi Irawan dalam sambutannya menyoroti tantangan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini.
“Ada tiga tantangan eksistensial global yang saling berkaitan dan mempercepat kerusakan lingkungan, yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati,” Kata Dedi.
Forum diskusi tersebut juga menjadi wadah bagi kelompok tani perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang mereka hadapi. Salah seorang peserta, Persinah, mengungkapkan kesulitan memperoleh sarana produksi pertanian.
“Apakah kelompok dapat mengajukan bantuan bibit atau pupuk ke pemerintah? Kendala saat ini rockwool dan hidroponik sulit diakses untuk dimana-mana dan harga juga melonjak naik,” ujarnya dalam sesi diskusi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas TPH Kabupaten Sintang, Martin Nandung, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pemerintah harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
“Bantuan Pemerintah tidak bisa turun secara instan karena kelompok sendiri memiliki ketentuan untuk pengajuan proposal. Jumlah anggaran juga menjadi salah satu sebab dari sulitnya memenuhi kebutuhan bantuan ini. Selain itu kebanyakan dari kita masih mengambil pupuk import dari Rusia yang menjadikan harganya sangat tinggi,” jelasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi kelompok sebagai sarana bertukar informasi, memperluas jejaring, serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai program pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kelompok tani di masa mendatang.
